Setelah Rabu (16/1) pagi, nampak sebuah ambulance PDIP siap siaga di pingir bantaran sungai wilayah Kalibata Jakarta Selatan, lengkap dengan perlengkapan evakuasi seperti perahu karet, sejumlah media media memberitakannya dan menjadi topik perbincangan di sejumlah forum online dikarenakan Jokowi pernah melarang partai politik membuat posko bantuan bencana alam akhir tahun lalu.
Dalam gambar dan berita yang beredar, salah seorang personel kader PDIP terlihat sibuk dengan radio HT di tanganya berkomunikasi dengan tim di titik lain. Ambulance PDIP ini bertuliskan “Mega Bhakti untuk Indonesia” dengan gambar Megawati yang sedang tersenyum.
Respon dari larangan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melarang partai politik membantu korban banjir dengan menggunakan atribut mulai muncul. Sebagian warga DKI Jakarta menganggap lucu kebijakan ini.
Bapak Muhammad warga Setiabudi Jakarta Selatan menganggap konyol dan lucu kebijakan Jokowi ini. Masa orang mau membantu dilarang. “Kalau alasannya dianggap kampanye, menurut saya sah-sah saja. Biarlah masyarakat yang menilai,” ujarnya.
“Memangnya Pa Jokowi tahu hati orang yang membantu yah,” tambahnya sambil bergeleng-geleng kepala.
Ia berpesan ke Jokowi agar larangan ini di cabut dan jangan korbankan rakyat. “Biarlah semua parpol maupun CSR Perusahaan berlomba-lomba dalam kebaikan membantu korban Banjir. Khususnya buat PKS, kami selaku warga DKI Jakarta sangat memohon agar PKS diperbolehkan membantu kami,” tutupnya.
Media berusaha mengklarifikasi hal tersebut pada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Ia membantah melarang partai politik (parpol) membuka posko banjir, untuk memberikan bantuan terhadap korban banjir.
“Silakan. Partai-partai ingin masuk ke lokasi banjir, silakan,” ujar pria yang akrab disapa Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Namun, Jokowi menyarankan agar parpol yang ingin membuka posko banjir, jangan berserakan atau berdiri sendiri. Ia menyarankan agar posko berada di satu tempat, yang telah didirikan warga atau pemda setempat.
“Ya di poskonya dong. Yang namanya posko kan pos komando. Kalau berjejeran di mana-mana bagaimana kita kasih komando?” tutur Jokowi.
Jokowi juga tidak mempersoalkan parpol yang ingin memberikan bantuan terhadap korban banjir, membawa atribut. “Yang paling penting dalam satu koordinasi,” ucap Jokowi.
Sebagaimana diberitakan Tempo akhir tahun lalu, ia tidak mengizinkan partai politik atau perusahaan tertentu mendirikan posko siaga banjir di lokasi korban banjir.
“Kebijakan Pak Gubernur melarang ada posko partai atau perusahaan di lokasi banjir. Arahan beliau, kalau mau menyumbang, langsung ke kelurahan saja biar satu pintu,“ ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Arfan Arkilie, kepada Tempo, Ahad, 25 November 2012.
Sementara itu Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera tidak mempedulikan larangan Jokowi. Kedua partai politik ini tetap membuka posko di kantor-kantor kepengurusannya yang wilayahnya terkena banjir. Mereka juga membuka dapur umum dan menyalurkan nasi bungkus ke sejumlah warga yang menjadi korban banjir.
Redaktur: Shabra Syatila
Posting Komentar